RESESI EKONOMI HARUS MENJADI SEBUAH PEMAHAMAN YANG OPTIMAL TENTANG BAGAIMANA CARA MENGANTISIPASINYA AGAR MAMPU MENGUBAH SEBUAH TATANAN YANG ADA DIDUNIA
RESESI EKONOMI HARUS MENJADI SEBUAH PEMAHAMAN YANG OPTIMAL TENTANG BAGAIMANA CARA MENGANTISIPASINYA AGAR MAMPU MENGUBAH SEBUAH TATANAN YANG ADA DIDUNIA
Oleh : Sultan Patra Kusumah VIII
Jurnal Bayangkara News, ----- Suatu negara dikatakan mengalami resesi jika produk domestic bruto (PDB) mengalami kontraksi atau minus dalam 2 kuartal beruntun secara tahunan atau year-on-year (YoY).
Sementara jika PDB minus 2 kuartal beruntun secara kuartalan atau quarter-on-quarter (QoQ) disebut sebagai resesi teknikal.
Melansir The Balance, ada 5 indikator ekonomi yang dijadikan acuan suatu negara mengalami resesi, yakni PDB riil, pendapatan, tingkat pengangguran, manufaktur, dan penjualan ritel.
Penyebab resesi di antaranya adalah merosotnya kepercayaan investor untuk berivestasi di tengah pandemi hingga turunnya jumlah konsumen dalam berbelanja yang berdampak pada pengurangan porsi belanja mereka. bila penjualan retail ikut melambat, maka pada akhirnya pelaku bisnis mengurangi penyerapan tenaga kerja.
Penyebab lainnya adalah naiknya suku bunga demi penyelamatan perbankan yang menjadi jantung Kapitalis.
Pembiayaan hutang semakin besar dengan bunganya yang tinggi, akibatnya pemangkasan dana hajat hidup rakyat dan subsidi besar-besaran terjadi.
Selain itu, turunnya harga surat-surat berharga terutama yang berasal dari kredit perumahan kelas bawah yang membuat para investor merugi terutama perbankan, perusahaan asuransi, dan pihak-pihak yang menginvestasikan modal mereka pada aset tersebut. Dampaknya, perusahaan-perusahaan berguguran, pengangguran naik dan pendapatan masyarakat turun tajam. Kerapuhan sektor finansial, yang rentan terkena krisis dan berujung resesi tersebut, juga diperburuk oleh perilaku curang para pengelola investasi di sektor tersebut.
Dampak resesi yang paling nyata adalah pengangguran meningkat tajam, produktivitas bisnis turun, yang ditandai dengan bangkrutnya perusahaan-perusahaan yang lemah, serta menurunnya pendapatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan.
Saat wabah Covid-19 belum ganas saja angka kemiskinan sudah naik. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di RI pada Maret lalu mencapai 26,42 juta orang.
Maka jika pandemi terus menyebar luas makin tak terkendali, sementara kebijakan yang dikeluarkan gagal menyelesaikan persoalan pandemi, rantai pasok yang berakibat pada naiknya harga pangan akan mengalami disrupsi, hasilnya rakyat akan semakin tercekik dan jumlah penduduk miskin akan meledak.
Berdasarkan rilis data terbaru oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II/2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen dibandingkan periode serupa pada 2019. Kondisi ini merupakan kontraksi pertama sejak 1999 ketika Indonesia mengalami masa krisis moneter. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sudah mengalami tekanan sejak awal kemunculan pandemi. pada Kuartal I/2020, PDB hanya tumbuh sebesar 2,97 persen.
Kontraksi tersebut tidak lepas dari diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk membatasi penyebaran Covid-19 di beberapa wilayah. Akibatnya, kegiatan perekonomian terkena dampaknya, kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi menjadi terbatas.
Konsumsi rumah tangga menjadi sumber kontraksi tertinggi, yaitu sebesar 2,96 persen. Jika dibandingkan dengan Kuartal II/2019, komponen ini mengalami penurunan sebesar -5,51 persen. Kemudian, dengan kontribusi sebesar 57,85 persen, konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang berkontribusi paling besar dalam struktur ekonomi sekaligus menjadi kunci utama dalam menopang PDB. Ketika konsumsi masyarakat tertekan, maka dampaknya akan sangat signifikan terhadap petumbuhan ekonomi.
Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir konsumsi rumah tangga akan terdorong secara signifikan pada kuartal kedua. Hal ini tak lepas dari momen bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang terjadi pada periode tersebut. Namun, keuntungan tersebut tidak dapat dirasakan pada tahun ini karena penurunan pada daya beli masyarakat yang signifikan. Larangan mudik hingga pendapatan yang berkurang menjadi faktor pemicu sebagai dampak dari pandemi dan pemberlakuan PSBB.
Indikator yang dapat menggambarkan penurunan daya beli masyarakat adalah rendahnya tingkat inflasi komponen inti pada periode Januari hingga Juli 2020 yang hanya sebesar 1,03 persen. Angka ini cukup jauh menurun jika dibandingkan periode serupa pada 2019 yang nilainya mencapai 1,89 persen. Tingkat inflasi komponen inti diakibatkan oleh permintaan dan penawaran pasar sehingga akan lebih dapat menggambarkan kondisi daya beli masyarakat. Sementara itu, tingkat inflasi secara keseluruhan pada Januari-Juli 2020 baru mencapai 0,98 persen, masih jauh di bawah asumsi tingkat inflasi dalam APBN 2020 sebesar 3,5 persen.
Indikator lain yang digunakan dalam menjelaskan penurunan daya beli masyarakat adalah Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dirilis oleh Bank Indonesia. Pada rilis Juni 2020, nilai IKK sebesar 83,8. Nilai IKK di bawah 100 menggambarkan kondisi konsumen masih pesimis. Nilai di bawah 100 ini bahkan sudah terjadi selama tiga bulan berturut-turut pada April-Juni 2020.
Kondisi-kondisi di atas menjadi pekerjaan besar pemerintah, khususnya dalam upaya menggenjot konsumsi masyarakat yang memegang peranan paling besar dalam struktur ekonomi. Berbagai stimulus perekonomian sudah diterbitkan oleh pemerintah. Penetapan Undang-undang No. 2 tahun 2020 dalam mengatur keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 serta kebijakan melebarkan defisit anggaran lebih dari 3 persen menjadi langkah berani pemerintah dalam upaya mengatasi krisis.
Sayangnya, hal tersebut ternyata belum cukup, utamanya dalam implementasi beberapa kebijakan. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran belanja negara pada Semester I/2020 baru mencapai Rp 1.068,9 triliun atau sebesar 39,02 persen terhadap target yang ditetapkan. Di dalam belanja negara, terdapat anggaran belanja pemerintah pusat yang realisasinya baru 33,85 persen serta transfer ke daerah dan dana desa yang sudah direalisasikan sebesar 52,42 persen.
Konsumsi pemerintah pusat memang memegang peranan cukup penting dalam struktur perekonomian. Walaupun kontribusinya hanya sekitar 8 persen dari total PDB, namun efek multiplier yang ditimbulkannya dapat menggenjot konsumsi masyarakat, seperti penyaluran dana bantuan sosial, subsidi, hingga bantuan untuk UMKM. Hal inilah yang harus menjadi fokus pemerintah dalam menjaga dan mengawasi pemberian paket-paket bantuan maupun subsidi agar tepat waktu dan tepat sasaran. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi yang telah dibentuk oleh Presiden harus mampu bergerak cepat dalam mengeksekusi berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.
Selain itu, upaya memperluas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga dapat menjadi salah satu opsi yang dijalankan pemerintah. Keputusan turunnya gaji ke-13 PNS dan pensiunan pada Kuartal III/2020 juga dapat menjadi langkah yang tepat dari pemerintah. Harapannya, kedua kebijakan tersebut dapat membuat masyarakat "kebanjiran" uang dan meningkatkan konsumsinya.
Indonesia memang belum resesi, hal tersebut sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga. Namun, keadaan resesi ekonomi sudah di depan mata dan sangat tidak diharapkan berlanjut di kemudian hari yang apabila terjadi dapat berkembang menjadi depresi ekonomi.
Dengan data yang ada, kita sudah mengetahui kekuatan maupun kelemahan perekonomian Indonesia. Selain itu, ruang dalam belanja negara yang masih cukup tersedia besar ini harus dimanfaatkan secara tepat, khususnya dalam mendorong perputaran ekonomi.
Di sisi lain, pelonggaran PSBB memang membuat roda perekonomian mulai berputar kembali. Namun, ancaman pandemi masih nyata adanya. Jumlah kasus positif Covid-19 sudah menembus angka seratus ribu orang dan masih berpotensi akan bertambah.
Selain peran pemerintah, salah satu kunci penting lainnya dalam pemulihan ekonomi nasional adalah kedisiplinan masyarakat dalam memenuhi protokol kesehatan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sebuah keharusan dalam upaya mengantisipasi resesi di masa mendatang.
Namun yang lebih aneh lagi kejadian isu tentang adanya bocoran dari wikileaks yang Sebelumnya, Situs WikiLeaks, kembali membocorkan kasus percetakan uang di Australia melibatkan para petinggi beberapa negara. termasuk yang disebutkan adalah dua orang Mantan Presiden Indonesia.
Dalam pemberitaan 2010, Bank Indonesia menyatakan terpaksa mengorder pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dari Australia, dengan alasan tidak ada fasilitas di dalam negeri terutama untuk bahan plastik (polimer).
Pencetakan uang pecahan menggunakan bahan polimer hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah itu balik lagi pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu menggunakan bahan kertas.
Harian The Age Australia pernah melansir berita terkait, korespondensi perwakilan perusahaan Reserve Bank of Australia (RBA) atau otoritas pencetak uang australia atau bank sentral Australia di Jakarta. Dalam pemberitaannya, ada dugaan suap pada pejabat Bank Indonesia dari pejabat Securency International.
Pejabat BI, dalam pemberitaan tersebut, diduga meminta sejumlah uang suap itu sebagai komitmen kesepakatan dengan pejabat BI untuk memenangkan kontrak pencetakan 500 juta lembar pecahan Rp 100 ribu.
Dan hal ini tidak beda jauh dengan artikel yang mengulas tentang siapa Mr. Bambang Utomo dan apakah grantor itu betul-betul benar.
Sepintas dari beberapa berita bila kita kaitkan mungkin tentang adanya lady off rose Ina 18 Uni buwono mataram poundatio bisa dikatakan sejajar dengan artikel-artikel lainya yang dibuat oleh beberapa pakar ekonomi, apalgi kalau kita ulas kembali tentang Mr. Bambang Utomo.
Selama periode orde baru, Di duga Soeharto melakukan penggandaan uang sebanyak 13.000 trilyun.
Dan Soeharto pada saat itu memerintahkan 48 orang Jenderal yang terdiri dari para Jenderal bintang 4, 3 dan 2, untuk ikut melakukan kontrol dan pengawasan terhadap masuknya dana setelah penandatanganan di atas kapal Armada 7 yang dilakukan Grantor, guna membantu perekonomian Indonesia sesuai permintaan dari Soeharto.
Namun di belakang hari, ke 48 Jendral tersebut melakukan penyelewengan dan pengkhianatan berupa pencurian asset dan penggandaan uang, diduga bekerja sama dengan putera-puteri Soeharto dan kroninya.
Kedatangan kapal induk Armada 7 di Tanjung Benoa Bali merupakan peristiwa yang sangat penting. Kedatangannya adalah merupakan pengembalian serta penyerahan asset kekayaan dan tongkat komando kepada seseorang yang mempunyai hak sesuai dengan ketetapan hukum tetap di dalam ketetapan INA 18, yaitu kepada Malikul Kusno Bambang Utomo.
Di lain pihak, pada tahun 1997 telah dilakukan proses pencetakan uang dari bahan polymer untuk pecahan 100 ribuan rupiah bergambar Soekarno.
Pencetakan uang polymer pecahan 100 ribuan rupiah tersebut adalah sebuah bentuk pengakuan dari dunia bahwa Soekarno bukanlah seorang Komunis. Dan juga mengandung maksud bahwa "Soekarno tidak pernah berkhianat pada rakyatnya". Mata uang tersebut disahkan secara International pada tahun 1997 bersamaan dengan penandatanganan di atas kapal perang armada 7 di Bali. (Iwan / JBN)
Oleh : Sultan Patra Kusumah VIII
Jurnal Bayangkara News, ----- Suatu negara dikatakan mengalami resesi jika produk domestic bruto (PDB) mengalami kontraksi atau minus dalam 2 kuartal beruntun secara tahunan atau year-on-year (YoY).
Sementara jika PDB minus 2 kuartal beruntun secara kuartalan atau quarter-on-quarter (QoQ) disebut sebagai resesi teknikal.
Melansir The Balance, ada 5 indikator ekonomi yang dijadikan acuan suatu negara mengalami resesi, yakni PDB riil, pendapatan, tingkat pengangguran, manufaktur, dan penjualan ritel.
Penyebab resesi di antaranya adalah merosotnya kepercayaan investor untuk berivestasi di tengah pandemi hingga turunnya jumlah konsumen dalam berbelanja yang berdampak pada pengurangan porsi belanja mereka. bila penjualan retail ikut melambat, maka pada akhirnya pelaku bisnis mengurangi penyerapan tenaga kerja.
Penyebab lainnya adalah naiknya suku bunga demi penyelamatan perbankan yang menjadi jantung Kapitalis.
Pembiayaan hutang semakin besar dengan bunganya yang tinggi, akibatnya pemangkasan dana hajat hidup rakyat dan subsidi besar-besaran terjadi.
Selain itu, turunnya harga surat-surat berharga terutama yang berasal dari kredit perumahan kelas bawah yang membuat para investor merugi terutama perbankan, perusahaan asuransi, dan pihak-pihak yang menginvestasikan modal mereka pada aset tersebut. Dampaknya, perusahaan-perusahaan berguguran, pengangguran naik dan pendapatan masyarakat turun tajam. Kerapuhan sektor finansial, yang rentan terkena krisis dan berujung resesi tersebut, juga diperburuk oleh perilaku curang para pengelola investasi di sektor tersebut.
Dampak resesi yang paling nyata adalah pengangguran meningkat tajam, produktivitas bisnis turun, yang ditandai dengan bangkrutnya perusahaan-perusahaan yang lemah, serta menurunnya pendapatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan.
Saat wabah Covid-19 belum ganas saja angka kemiskinan sudah naik. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di RI pada Maret lalu mencapai 26,42 juta orang.
Maka jika pandemi terus menyebar luas makin tak terkendali, sementara kebijakan yang dikeluarkan gagal menyelesaikan persoalan pandemi, rantai pasok yang berakibat pada naiknya harga pangan akan mengalami disrupsi, hasilnya rakyat akan semakin tercekik dan jumlah penduduk miskin akan meledak.
Berdasarkan rilis data terbaru oleh Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II/2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen dibandingkan periode serupa pada 2019. Kondisi ini merupakan kontraksi pertama sejak 1999 ketika Indonesia mengalami masa krisis moneter. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang sudah mengalami tekanan sejak awal kemunculan pandemi. pada Kuartal I/2020, PDB hanya tumbuh sebesar 2,97 persen.
Kontraksi tersebut tidak lepas dari diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk membatasi penyebaran Covid-19 di beberapa wilayah. Akibatnya, kegiatan perekonomian terkena dampaknya, kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi menjadi terbatas.
Konsumsi rumah tangga menjadi sumber kontraksi tertinggi, yaitu sebesar 2,96 persen. Jika dibandingkan dengan Kuartal II/2019, komponen ini mengalami penurunan sebesar -5,51 persen. Kemudian, dengan kontribusi sebesar 57,85 persen, konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang berkontribusi paling besar dalam struktur ekonomi sekaligus menjadi kunci utama dalam menopang PDB. Ketika konsumsi masyarakat tertekan, maka dampaknya akan sangat signifikan terhadap petumbuhan ekonomi.
Sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir konsumsi rumah tangga akan terdorong secara signifikan pada kuartal kedua. Hal ini tak lepas dari momen bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang terjadi pada periode tersebut. Namun, keuntungan tersebut tidak dapat dirasakan pada tahun ini karena penurunan pada daya beli masyarakat yang signifikan. Larangan mudik hingga pendapatan yang berkurang menjadi faktor pemicu sebagai dampak dari pandemi dan pemberlakuan PSBB.
Indikator yang dapat menggambarkan penurunan daya beli masyarakat adalah rendahnya tingkat inflasi komponen inti pada periode Januari hingga Juli 2020 yang hanya sebesar 1,03 persen. Angka ini cukup jauh menurun jika dibandingkan periode serupa pada 2019 yang nilainya mencapai 1,89 persen. Tingkat inflasi komponen inti diakibatkan oleh permintaan dan penawaran pasar sehingga akan lebih dapat menggambarkan kondisi daya beli masyarakat. Sementara itu, tingkat inflasi secara keseluruhan pada Januari-Juli 2020 baru mencapai 0,98 persen, masih jauh di bawah asumsi tingkat inflasi dalam APBN 2020 sebesar 3,5 persen.
Indikator lain yang digunakan dalam menjelaskan penurunan daya beli masyarakat adalah Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dirilis oleh Bank Indonesia. Pada rilis Juni 2020, nilai IKK sebesar 83,8. Nilai IKK di bawah 100 menggambarkan kondisi konsumen masih pesimis. Nilai di bawah 100 ini bahkan sudah terjadi selama tiga bulan berturut-turut pada April-Juni 2020.
Kondisi-kondisi di atas menjadi pekerjaan besar pemerintah, khususnya dalam upaya menggenjot konsumsi masyarakat yang memegang peranan paling besar dalam struktur ekonomi. Berbagai stimulus perekonomian sudah diterbitkan oleh pemerintah. Penetapan Undang-undang No. 2 tahun 2020 dalam mengatur keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 serta kebijakan melebarkan defisit anggaran lebih dari 3 persen menjadi langkah berani pemerintah dalam upaya mengatasi krisis.
Sayangnya, hal tersebut ternyata belum cukup, utamanya dalam implementasi beberapa kebijakan. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran belanja negara pada Semester I/2020 baru mencapai Rp 1.068,9 triliun atau sebesar 39,02 persen terhadap target yang ditetapkan. Di dalam belanja negara, terdapat anggaran belanja pemerintah pusat yang realisasinya baru 33,85 persen serta transfer ke daerah dan dana desa yang sudah direalisasikan sebesar 52,42 persen.
Konsumsi pemerintah pusat memang memegang peranan cukup penting dalam struktur perekonomian. Walaupun kontribusinya hanya sekitar 8 persen dari total PDB, namun efek multiplier yang ditimbulkannya dapat menggenjot konsumsi masyarakat, seperti penyaluran dana bantuan sosial, subsidi, hingga bantuan untuk UMKM. Hal inilah yang harus menjadi fokus pemerintah dalam menjaga dan mengawasi pemberian paket-paket bantuan maupun subsidi agar tepat waktu dan tepat sasaran. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi yang telah dibentuk oleh Presiden harus mampu bergerak cepat dalam mengeksekusi berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.
Selain itu, upaya memperluas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga dapat menjadi salah satu opsi yang dijalankan pemerintah. Keputusan turunnya gaji ke-13 PNS dan pensiunan pada Kuartal III/2020 juga dapat menjadi langkah yang tepat dari pemerintah. Harapannya, kedua kebijakan tersebut dapat membuat masyarakat "kebanjiran" uang dan meningkatkan konsumsinya.
Indonesia memang belum resesi, hal tersebut sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga. Namun, keadaan resesi ekonomi sudah di depan mata dan sangat tidak diharapkan berlanjut di kemudian hari yang apabila terjadi dapat berkembang menjadi depresi ekonomi.
Dengan data yang ada, kita sudah mengetahui kekuatan maupun kelemahan perekonomian Indonesia. Selain itu, ruang dalam belanja negara yang masih cukup tersedia besar ini harus dimanfaatkan secara tepat, khususnya dalam mendorong perputaran ekonomi.
Di sisi lain, pelonggaran PSBB memang membuat roda perekonomian mulai berputar kembali. Namun, ancaman pandemi masih nyata adanya. Jumlah kasus positif Covid-19 sudah menembus angka seratus ribu orang dan masih berpotensi akan bertambah.
Selain peran pemerintah, salah satu kunci penting lainnya dalam pemulihan ekonomi nasional adalah kedisiplinan masyarakat dalam memenuhi protokol kesehatan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi sebuah keharusan dalam upaya mengantisipasi resesi di masa mendatang.
Namun yang lebih aneh lagi kejadian isu tentang adanya bocoran dari wikileaks yang Sebelumnya, Situs WikiLeaks, kembali membocorkan kasus percetakan uang di Australia melibatkan para petinggi beberapa negara. termasuk yang disebutkan adalah dua orang Mantan Presiden Indonesia.
Dalam pemberitaan 2010, Bank Indonesia menyatakan terpaksa mengorder pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu dari Australia, dengan alasan tidak ada fasilitas di dalam negeri terutama untuk bahan plastik (polimer).
Pencetakan uang pecahan menggunakan bahan polimer hanya berlangsung beberapa tahun. Setelah itu balik lagi pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu menggunakan bahan kertas.
Harian The Age Australia pernah melansir berita terkait, korespondensi perwakilan perusahaan Reserve Bank of Australia (RBA) atau otoritas pencetak uang australia atau bank sentral Australia di Jakarta. Dalam pemberitaannya, ada dugaan suap pada pejabat Bank Indonesia dari pejabat Securency International.
Pejabat BI, dalam pemberitaan tersebut, diduga meminta sejumlah uang suap itu sebagai komitmen kesepakatan dengan pejabat BI untuk memenangkan kontrak pencetakan 500 juta lembar pecahan Rp 100 ribu.
Dan hal ini tidak beda jauh dengan artikel yang mengulas tentang siapa Mr. Bambang Utomo dan apakah grantor itu betul-betul benar.
Sepintas dari beberapa berita bila kita kaitkan mungkin tentang adanya lady off rose Ina 18 Uni buwono mataram poundatio bisa dikatakan sejajar dengan artikel-artikel lainya yang dibuat oleh beberapa pakar ekonomi, apalgi kalau kita ulas kembali tentang Mr. Bambang Utomo.
Selama periode orde baru, Di duga Soeharto melakukan penggandaan uang sebanyak 13.000 trilyun.
Dan Soeharto pada saat itu memerintahkan 48 orang Jenderal yang terdiri dari para Jenderal bintang 4, 3 dan 2, untuk ikut melakukan kontrol dan pengawasan terhadap masuknya dana setelah penandatanganan di atas kapal Armada 7 yang dilakukan Grantor, guna membantu perekonomian Indonesia sesuai permintaan dari Soeharto.
Namun di belakang hari, ke 48 Jendral tersebut melakukan penyelewengan dan pengkhianatan berupa pencurian asset dan penggandaan uang, diduga bekerja sama dengan putera-puteri Soeharto dan kroninya.
Kedatangan kapal induk Armada 7 di Tanjung Benoa Bali merupakan peristiwa yang sangat penting. Kedatangannya adalah merupakan pengembalian serta penyerahan asset kekayaan dan tongkat komando kepada seseorang yang mempunyai hak sesuai dengan ketetapan hukum tetap di dalam ketetapan INA 18, yaitu kepada Malikul Kusno Bambang Utomo.
Di lain pihak, pada tahun 1997 telah dilakukan proses pencetakan uang dari bahan polymer untuk pecahan 100 ribuan rupiah bergambar Soekarno.
Pencetakan uang polymer pecahan 100 ribuan rupiah tersebut adalah sebuah bentuk pengakuan dari dunia bahwa Soekarno bukanlah seorang Komunis. Dan juga mengandung maksud bahwa "Soekarno tidak pernah berkhianat pada rakyatnya". Mata uang tersebut disahkan secara International pada tahun 1997 bersamaan dengan penandatanganan di atas kapal perang armada 7 di Bali. (Iwan / JBN)
berbagai bonus besar menanti di IONQQ
BalasHapusayo di tunggu apa lagi, segera bergabung bersama kami di IONQQ
WA: +855 1537 3217